Bupati dan Walikota Harus Proaktif Tangani Masalah Sosial

Presiden SBY dan Wapres Boediono saat memberikan pengarahan pada rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (27/11) siang. 

(foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta:Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, melainkan seluruh jajaran pemerintahan. Presiden meminta bupati dan walikota proaktif tangani masalah sosial di daerahnya. Buka saluran komunikasi dengan masyarakat.

”Bupati dan walikota menjadi yang paling tahu denyut nadi kehidupan rakyat, perkembangan di desa, kecamatan, kabupaten, dan kota," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain arahannya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (30/11) pagi. Acara ini dihadiri gubernur, bupati, walikota, panglima daerah militer (Pangdam) serta kepala kepolisian daerah (Kapolda) seluruh Indonesia.

Dalam arahnnya, Presiden meminta perhatian kepada jajaran pemerintahan terhadap tiga isu aktual, yakni konflik horizontal, sengketa ketenagakerjaan, dan sengketa pertanahan.

Presiden SBY kembali mengingatkan faktor-faktor penting untuk mengelola permasalahan sosial tersebut, yakni dimensi pencegahan atau tindakan preventif. "Saya berharap ajaklah para camat dan kepala desa, kaplosek, banbinsa, para danramil untuk sensitif terhadap isu yang berkembang," Kepala Negara menegaskan.

”Setelah itu buka saluran komunikasi dengan masyarakat, jangan tersumbat. Saya menganjurkan agar bertindaklah proaktif, menjemput dan tindak menunggu. Dimensi pencegahan amat penting,” SBY melnambahkan.

Manakala segala upaya pencegahan sudah dilaksanakan namun konflik tetap terjadi, maka aparat keamanan dan penegak hukum diminta melakukan penanggulangan secara profesional dan proporsional. "Tegas dan tuntas. Jangan menghindar, jangan membiarkan. Dengan kepemipinan lapangan yang baik," Presiden menegaskan.

Menurut Presiden SBY, banyak daerah telah bertindak melakukan pencegahan dan menghentikan kekerasan serta penegakan hukum. Untuk itu semua, Presiden mengucapkan terima kasih. Presiden juga mengingatkan, Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 dapat dijadikan pedoman dalam penanganan konflik sosial. (www.presidenri.go.id)

Presiden Minta Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Tuntaskan Tiga Isu

Presiden SBY dan Wapres Boediono ketika tiba di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, untuk memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintahan se-Indonesia, Jumat (30/11) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati dan walikota, serta panglima daerah militer (Pangdam) dan kepala kepolisian daerah (Kapolda) seluruh Indonesia, di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (30/11) pukul 10.00 WIB. Acara ini dihadiri 973 muspida dari seluruh tanah air.

Dalam arahannya, Presiden SBY mencatat di tahun 2012 ini ada sejumlah isu yang mengemuka, diantaranya konflik komunal dan horizontal, sengketa ketenagakerjaan yang disertai aksi sweeping dan gangguan kerja, dan konflik pertanahan yang sering diikuti dengan aksi kekerasan.

Ketiga permasalahan ini, ujar Presiden SBY, harus diatasi dan kelola dengan baik. "Jangan dilepas dan jangan dibiarkan," SBY mengingatkan.

Persoalan-persoalan terebut, lanjut SBY, harus dikelola secara adil, tepat, serta tuntas. "Konklusif, supaya tidak menjadi bom waktu di masa depan. Kalau kita biarkan dan tidak kita kelola dengan baik maka semua itu akan merusak rasa keadilan, mengganggu kepastian hukum, mengganggu rasa aman dan tenteram masyrakat kita, menggangu kepastian berusaha dan berinvenstasi, dan menimbulkan kesan seolah-olah terjadi pembiaran," Presiden SBY menjelaskan.

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan berkah tersendiri, meskipun demikian harus diakui ada juga sisi kerawanannya. Di era terdahulu pengelolaan isu komunal dan horizontal dilakukan dengan cara otoriter. Sekarang ini Indonesia ada pada masa demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Kepada aparat keamanan dan penegak hukum, Presiden SBY mengingatkan, meskipun era sudah berubah tetapi tugas dan kewajiban negara untuk menegakan hukum dan menjaga kenteraman dan ketertiban masyarakat harus tetap dilaksanakan. "Ini amanah undang-undang dasar, amanah konstitusi, dan juga amanah undang-undang yang mengaturnya," Presiden menegaskan.

"Kalau dulu ada 'orang kuat', dan banyak yang bisa dikontrol bahkan dipaksa, maka peran orang kuat, peran institusi yang mengontrol itu digantikan oleh hukum dan aturan. Hukum harus ditegakan secara tepat dan sungguh-sungguh," SBY menandaskan.

Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri KIB II, dan Dewan Pertimbangan Presiden. (www.presidenri.go.id)

Tiga Isu Utama yang Harus Segera Tuntas

Presiden SBY dan Wapres Boediono saat memberikan pengarahan pada rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (27/11) siang.

(foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta: Presiden meminta seluruh anggota kabinet serius menangani tiga isu yang jadi perhatian pemerintah saat ini. Ketiganya adalah masalah perburuhan, konflik komunal, dan sengketa pertanahan.

"Kalau tidak ditangani dengan baik akan mengganggu kehidupan bermasyarakat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pengantarnya saat membuka rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (27/11) siang.

Mengenai perburuhan atau tenaga kerja, Presiden SBY mengingatkan kembali arahannya kepada menteri terkait. “Harus segera dicarikan solusi yang baik untuk buruh, dunia usaha, dan masyarakat," Presiden SBY menegaskan.

Yang kedua, soal masing sering terjadinya konflik komunal dan kekerasan horizontal. Presiden meminta hal ini tidak boleh dianggap remeh. "Lusa, atas prakarsa Menteri Dalam Negeri, akan berkumpul para gubernur, bupati, walikota, dan jajaran kepolisian, dan saya akan memberikan instruksi langsung. Jika konflik ini tetap terjadi, respon harus dilakukan dengan cepat," Presiden SBY menjelaskan.

Soal sengketa pertanahan yang dalam beberapa kasus dkesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi harus tumbuh, lapangan peisertai kekerasan, perlu dicarikan solusi yang baik untuk semua pihak (win-win solution).

Pada akhir pengantarnya, Presiden menyampaikan bahwa tujuan kita membangun dan menyelesaikan segala permasalahan ini untuk meningkatkan kerjaan mesti tercetak lagi, dan angka kemiskinan diturunkan.

"Di kala dunia sedang resesi, investasi dan konsumsi dalam negeri penting buat kita. Agar investasi berkembang, iklim investasi harus baik. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah tujuan investasi dengan peringkat tinggi, namun itu tidak akan terus terwujud manakala iklimnya tidak baik dan instentif untuk investasi harus nyata, tepat, dan menarik," ujar SBY.

Presiden SBY mengingatkan agar para anggota kabinet berada dalam satu perahu. Wajib hukumnya untuk menjalankan semua rencana dan program kerja. "Jika para menteri mempunyai ide atau inisiatif yang membawa kebaikan, itu bagus sekali dan akan saya acungi jempol. Namun pelaksanaannya harus setelah kewajiban pokok selesai dijalankan," Presiden menandaskan. (www.presidenri.go.id)