Presiden Berharap Konflik di Sabah Dapat Diselesaikan dengan Baik

Presiden SBY

Budapest, Hungaria: Pemerintah Indonesia prihatin dengan konflik di Sabah antara pemerintah Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu yang merupakan warga Filipina Selatan. “Saya masih berharap konflik dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya kepada media Indonesia di Hotel Four Seasons Budapest, Hungaria, Kamis (7/3) pukul 16.00 waktu setempat atau 22.00 WIB.

Presiden SBY mengikuti apa yang sedang terjadi di Sabah, dan sudah memberikan arahan kepada menteri luar negeri tentang apa sikap Indonesia, dan melindungi warga negara Indonesia yang berada di sana. “Memang ini adalah sesuatu yang sensitif, tetapi tidak boleh kita juga tidak mengambil sikap,” lanjutnya.

Kepala Negara menyeru kepada pemerintah Malaysia dan pemerintah Filipina agar bisa menjalankan komunikasi yang baik. “Saya juga menyeru penyelesaian gangguan keamanan di Sabah oleh Malaysia juga dapat diselesaikan dengan baik. dan berharap chairman Asean, dalam hal ini Brunei Darussalam, dapat mengambil langkah-langkah pro-aktif. “Indonesia sangat siap untuk diajak membicarakan masalah ini, baik pada tingkat menteri maupun pada tingkat saya, karena bagaimanapun lebih cepat kita atasi tentu lebih baik,” kata Presiden SBY.

“Ini tidak berarti Indonesia mencapuri urusan dalam negeri Malaysia. Tidak,” tegasnya. “Malaysia negara yang berdaulat, tetapi Malaysia juga harus ingat bahwa urusan seperti ini kalau tidak arif menyelesaikannya akan menimbulkan komplikasi masalah yang sama-sama tidak kita inginkan,” SBY menambahkan.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan peringatan kepada warga negara Indonesia yang berada di daerah konflik itu untuk menjaga diri dan lebih waspada. “Kepada menteri luar negeri sudah saya instruksikan agar manakala mendekati wilayah Indonesia, kita harus punya sikap. Jangan sampai situasinya tambah runyam. Oleh karena itu kita juga harus punya posisi yang tepat,” seru SBY.

Sumber: www.presidenri.go.id

Bupati dan Walikota Harus Proaktif Tangani Masalah Sosial

Presiden SBY dan Wapres Boediono saat memberikan pengarahan pada rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (27/11) siang. 

(foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta:Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, melainkan seluruh jajaran pemerintahan. Presiden meminta bupati dan walikota proaktif tangani masalah sosial di daerahnya. Buka saluran komunikasi dengan masyarakat.

”Bupati dan walikota menjadi yang paling tahu denyut nadi kehidupan rakyat, perkembangan di desa, kecamatan, kabupaten, dan kota," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain arahannya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (30/11) pagi. Acara ini dihadiri gubernur, bupati, walikota, panglima daerah militer (Pangdam) serta kepala kepolisian daerah (Kapolda) seluruh Indonesia.

Dalam arahnnya, Presiden meminta perhatian kepada jajaran pemerintahan terhadap tiga isu aktual, yakni konflik horizontal, sengketa ketenagakerjaan, dan sengketa pertanahan.

Presiden SBY kembali mengingatkan faktor-faktor penting untuk mengelola permasalahan sosial tersebut, yakni dimensi pencegahan atau tindakan preventif. "Saya berharap ajaklah para camat dan kepala desa, kaplosek, banbinsa, para danramil untuk sensitif terhadap isu yang berkembang," Kepala Negara menegaskan.

”Setelah itu buka saluran komunikasi dengan masyarakat, jangan tersumbat. Saya menganjurkan agar bertindaklah proaktif, menjemput dan tindak menunggu. Dimensi pencegahan amat penting,” SBY melnambahkan.

Manakala segala upaya pencegahan sudah dilaksanakan namun konflik tetap terjadi, maka aparat keamanan dan penegak hukum diminta melakukan penanggulangan secara profesional dan proporsional. "Tegas dan tuntas. Jangan menghindar, jangan membiarkan. Dengan kepemipinan lapangan yang baik," Presiden menegaskan.

Menurut Presiden SBY, banyak daerah telah bertindak melakukan pencegahan dan menghentikan kekerasan serta penegakan hukum. Untuk itu semua, Presiden mengucapkan terima kasih. Presiden juga mengingatkan, Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 dapat dijadikan pedoman dalam penanganan konflik sosial. (www.presidenri.go.id)

Presiden Minta Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Tuntaskan Tiga Isu

Presiden SBY dan Wapres Boediono ketika tiba di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, untuk memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintahan se-Indonesia, Jumat (30/11) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati dan walikota, serta panglima daerah militer (Pangdam) dan kepala kepolisian daerah (Kapolda) seluruh Indonesia, di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (30/11) pukul 10.00 WIB. Acara ini dihadiri 973 muspida dari seluruh tanah air.

Dalam arahannya, Presiden SBY mencatat di tahun 2012 ini ada sejumlah isu yang mengemuka, diantaranya konflik komunal dan horizontal, sengketa ketenagakerjaan yang disertai aksi sweeping dan gangguan kerja, dan konflik pertanahan yang sering diikuti dengan aksi kekerasan.

Ketiga permasalahan ini, ujar Presiden SBY, harus diatasi dan kelola dengan baik. "Jangan dilepas dan jangan dibiarkan," SBY mengingatkan.

Persoalan-persoalan terebut, lanjut SBY, harus dikelola secara adil, tepat, serta tuntas. "Konklusif, supaya tidak menjadi bom waktu di masa depan. Kalau kita biarkan dan tidak kita kelola dengan baik maka semua itu akan merusak rasa keadilan, mengganggu kepastian hukum, mengganggu rasa aman dan tenteram masyrakat kita, menggangu kepastian berusaha dan berinvenstasi, dan menimbulkan kesan seolah-olah terjadi pembiaran," Presiden SBY menjelaskan.

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan berkah tersendiri, meskipun demikian harus diakui ada juga sisi kerawanannya. Di era terdahulu pengelolaan isu komunal dan horizontal dilakukan dengan cara otoriter. Sekarang ini Indonesia ada pada masa demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Kepada aparat keamanan dan penegak hukum, Presiden SBY mengingatkan, meskipun era sudah berubah tetapi tugas dan kewajiban negara untuk menegakan hukum dan menjaga kenteraman dan ketertiban masyarakat harus tetap dilaksanakan. "Ini amanah undang-undang dasar, amanah konstitusi, dan juga amanah undang-undang yang mengaturnya," Presiden menegaskan.

"Kalau dulu ada 'orang kuat', dan banyak yang bisa dikontrol bahkan dipaksa, maka peran orang kuat, peran institusi yang mengontrol itu digantikan oleh hukum dan aturan. Hukum harus ditegakan secara tepat dan sungguh-sungguh," SBY menandaskan.

Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri KIB II, dan Dewan Pertimbangan Presiden. (www.presidenri.go.id)

Tiga Isu Utama yang Harus Segera Tuntas

Presiden SBY dan Wapres Boediono saat memberikan pengarahan pada rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (27/11) siang.

(foto: rusman/presidensby.info)

Jakarta: Presiden meminta seluruh anggota kabinet serius menangani tiga isu yang jadi perhatian pemerintah saat ini. Ketiganya adalah masalah perburuhan, konflik komunal, dan sengketa pertanahan.

"Kalau tidak ditangani dengan baik akan mengganggu kehidupan bermasyarakat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pengantarnya saat membuka rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Selasa (27/11) siang.

Mengenai perburuhan atau tenaga kerja, Presiden SBY mengingatkan kembali arahannya kepada menteri terkait. “Harus segera dicarikan solusi yang baik untuk buruh, dunia usaha, dan masyarakat," Presiden SBY menegaskan.

Yang kedua, soal masing sering terjadinya konflik komunal dan kekerasan horizontal. Presiden meminta hal ini tidak boleh dianggap remeh. "Lusa, atas prakarsa Menteri Dalam Negeri, akan berkumpul para gubernur, bupati, walikota, dan jajaran kepolisian, dan saya akan memberikan instruksi langsung. Jika konflik ini tetap terjadi, respon harus dilakukan dengan cepat," Presiden SBY menjelaskan.

Soal sengketa pertanahan yang dalam beberapa kasus dkesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi harus tumbuh, lapangan peisertai kekerasan, perlu dicarikan solusi yang baik untuk semua pihak (win-win solution).

Pada akhir pengantarnya, Presiden menyampaikan bahwa tujuan kita membangun dan menyelesaikan segala permasalahan ini untuk meningkatkan kerjaan mesti tercetak lagi, dan angka kemiskinan diturunkan.

"Di kala dunia sedang resesi, investasi dan konsumsi dalam negeri penting buat kita. Agar investasi berkembang, iklim investasi harus baik. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah tujuan investasi dengan peringkat tinggi, namun itu tidak akan terus terwujud manakala iklimnya tidak baik dan instentif untuk investasi harus nyata, tepat, dan menarik," ujar SBY.

Presiden SBY mengingatkan agar para anggota kabinet berada dalam satu perahu. Wajib hukumnya untuk menjalankan semua rencana dan program kerja. "Jika para menteri mempunyai ide atau inisiatif yang membawa kebaikan, itu bagus sekali dan akan saya acungi jempol. Namun pelaksanaannya harus setelah kewajiban pokok selesai dijalankan," Presiden menandaskan. (www.presidenri.go.id)

Warga Inhu Dihimbau Jangan Mudah Tersulut Isu Sara

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Poltik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Kesbangpol BPD) Kabupaten Indragiri Hulu, Adri Bahar saat membuka sosialisasi penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar di Kecamatan Lirik, Rabu (21/11/2012)

LIRIK, GORIAU.COM -  Cepatnya menyebar isu Sara (suku, aliran, ras dan agama) harus diantisipasi sedini mungkin oleh masyarakat. Jika tidak, api Sara bisa menyebar kemana-mana dan menimbulkan kerugian besar bagi warga khususnya yang ada di Indragiri Hulu yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Untuk mengantisipasi merebaknya isu tersebut, Pemkab Indragiri Hulu, Riau memberikan sosialisasi bagaimana memadamkan isu Sara sedini mungkin.

Demikian disampaikan Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto yang diwakili Badan Kesatuan Bangsa, Poltik dan Penanggulangan Bencana Daerah (Kesbangpol BPD) Kabupaten Indragiri Hulu Adri Bahar saat membacakan sambutan tertulis Bupati Inhu pada pembukaan Sosialisasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kecamatan Lirik yang dihadiri Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda se-Kecamatan Lirik, Rabu  (21/11/2012) di Aula Camat Lirik. Turut hadir pada acara tersebut, Kapolres Inhu, AKBP Hermansyah yang diwakili Aiptu Amril, Plt Camat Lirik, Agus Salim dan Hendri A Saleh.

Bupati berharap seluruh masyarakat Indragiri Hulu tidak mudah terpancing dan tersulut isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan terutama masalah SARA, ''Marilah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan secara bersama-sama dalam upaya mengantisipasi pekat ini,'' harapnya. 

Digelarnya sosialisasi Pekat ini, tambahnya, diharapkan dapat menimbulkan semangat kebersamaan untuk meningkatkan kewaspadaan akan perkembangan penyakit masyarakat seperti geng motor, tawuran antar pemuda, pelajar dan premanisme. ''Kenyamanan merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara, Pemkab hanya memfasilitasi bagi masyarakat untuk menciptakan  suasana aman dan tertib ditengah masyarakat,'' ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Inhu, AKBP Hermansyah yang diwakili Aiptu Amril mengatakan peranan Polri dalam menangani penyakit  masyarakat (pekat) adalah memberikan rasa aman dan ketenteraman pada masyarakat, penegakan hukum dan pelayan masyarakat. Polisi dengan masyarakat membentuk perpolisian masyarakat (Polmas) yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. ''Peran polisi dalam memberantas pekat salah satunya dengan langkah-langkah preventif melalui penyuluhan, pendidikan dan terakhirnya reprensif  atau penangkapan,''ujarnya. (wsr)

Pengacara Alamsyah Hanafiah Gugat Denny Indrayana Rp 250 Juta

Denny Indrayana Alamsyah

Jakarta (detikNews) - Pengacara Alamsyah Hanafiah menggugat perdata Wamenkum HAM Denny Indrayana. Alamsyah menggugat Rp 250 juta pada Denny.

Alamsyah mendaftarkan gugatannya di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jumat (31/8/2012). Alasannya pernyataan Denny di media sosial yang menyebutkan advokat koruptor adalah koruptor. 

"Hari ini saya sebagai advokat indonesia mengajukan gugatan karena pernyataan Denny sebagai Wamenkum HAM bertentangan dengan pasal 27 ayat 3 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa berdasar pasal 36 UU yang sama, orang yang merasa dirugikan atas pelanggaran pasal 27 dapat melakukan gugatan," ujar Alamsyah usai mendaftarkan gugatan di PN Jaksel.

Alamsyah juga menuntut Denny meminta maaf secara terbuka di media massa. Karena Alamsyah merupakan advokat yang sering membela para tersangka korupsi dan terdakwa korupsi sejak 1998. 

"Klien saya itu ada Nurdin Halid, Laksamana Sukardi, dan Hakim Mustadi Asnun (memvonis bebas Gayus di PN Tangerang). Kalau dikatakan advokat itu koruptor berarti saya dikatakan koruptor sejak 1998 dong," kata Alamsyah.

Alamsyah menyebut, tersangka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat. "Mungkin dia lupa saya pernah bersama-sama Menkum HAM Amir Syamsuddin itu membela kasus korupsi kondominium Taman Kemayoran tahun 1998," tutur Alamsyah.

Alamsyah mendaftarkan Denny dengan nomor gugatan perdata yakni 488/pdt.G/2012/PN.JKT Selatan. Dia juga akan membawa alat bukti berupa print out yang diposting dari pernyataan Denny di media social.

"Kenapa tidak seperti OC Kaligis yang melapor ke polisi?" tanya wartawan. 

"Kalau ke polisi itu malah lebih lama prosesnya. Nanti diselidiki kalau tidak di SP3 di JPU. Kalau ini kan dia langsung hadir di pengadilan, jadi tidak lama prosesnya," kata Alamsyah yang datang bersama asistennya. 

Denny saat berita ini diturunkan belum memberikan komentar.

Terduga Teroris MK Bantu Retas Situs Investasi yang Bobol Rp 7 M

Jakarta (detikNews) - Terduga teroris MK (27) yang dicokok polisi di kawasan Arcamanik, Bandung, Jawa Barat adalah seorang ahli IT. MK membantu terduga teroris RG meretas situs investasi online sehingga berhasil mendapat uang tidak sah Rp 7 miliar.

"Sekali lagi peran yang bersangkutan adalah memberi bantuan dalam melakukan tindakan penjebolan situs investasi online di mana pada peristiwa itu Saudara RG berhasil memperoleh uang tidak sah hampir 7 miliar rupiah," kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

Hal itu disampaikan Boy dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (31/8/2012).

Jenis investasi itu, lanjut Boy, adalah investasi forex. MK yang diduga termasuk dalam jaringan teroris Medan ini ditelusuri Polri terkait tentang pihak-pihak yang memberi bantuan pelatihan teroris di Poso.

"Yang bersangkutan saat ini masih diperiksa di Bandung, karena masih ada beberapa hal yang dilakukan pengamanan penyitaan oleh petugas kita. Antara lain CPU, laptop, surat kendaraan bermotor roda 4, ponsel, rekening bank 3 buah, CD 60 keping, flash disk. Setelah dilakukan langkah-langkah penyitaan di Bandung dan sekitarnya akan diluncurkan ke Jakarta. Segera," kata Boy.

MK ditangkap pada Kamis (30/8). Polisi kemudian menggeledah tempat kerjanya di Arcamanik, Bandung, yang juga perusahaan software. .

Penggeledahan rumah MK di Cluster Pawenang, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik, berlangsung lebih dari 1 jam. Sekitar pukul 14.55 WIB, MK dibawa tim Densus dengan menggunakan sebuah mobil.

Jaringan Medan tersebut beberapa waktu lalu ditangkap karena diduga memiliki rencana peledakan. Mereka memiliki keahlian di dunia maya. Dan di sanalah kelompok tersebut mencari pendanaan. Salah satu yang ditangkap adalah RG, pada Juni 2012 lalu.

Berbekal kemampuan IT yang mumpuni, RG menjebol situs forex trading untuk mendanai aksi teroris di Indonesia.

"Dia (tersangka) hacking situs forex trading dan mencuri poin anggota di situs itu," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution, di Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Boy Rafli Amar, di tempat sama menambahkan, pelaku telah melakukan kejahatan cyber untuk mendanai aksi teroris sejak dua tahun lalu. Uang hasil dari aksinya, RG membelanjakannya untuk mendanai sejumlah aset rumah bagi operasional jaringan teroris.

"Yang pertama adalah ruko tiga lantai di Azam Aquare, satu unit bangunan rumah tinggal beralamat di Jalan Karya Kasih. Satu unit bangunana rumah tinggal di Jalan Ekawarni no 4 Medan, satu ruko di Jalan Jenderal Sudirman," papar Boy.

Kemudian, selain aset ruko dan beberapa unit rumah tinggal, RG juga membelanjakan uang hasil kejahatan IT-nya membeli beberapa unit kendaraan motor dan mobil.

"Ada satu mobil Daihatsu, satu Toyota Avanza, satu pickup Mitsubishi, satu Kawasaki Ninja, dua Yamaha Jupiter, satu Yamaha Vega, satu Honda Supra, dua Honda Vario," jelas Boy.

RG yang ditangkap di Medan, Sumatera Utara, diketahui juga membelanjakan uang hasil kejahatan untuk membeli peralatan elektronik dari Hong Kong. Karena pada dasarnya RG ahli IT, maka belanja perangkat elektronik yang nilanya mencapai Rp 36 juta dilakukan secara online.